Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur merupakan aset utama Pramuka yang akan menjadi tempat perhelatan Jambore Nasional 2016 dan Raimuna 2017. Sekitar 50.000 orang Pramuka yang berasal dari seluruh Indonesia akan mengikuti kegiatan tersebut.
Namun, infrastruktur yang mendukung kegiatan tersebut masih belum layak, dan belum memadai untuk kegiatan yang berskala nasional. “Ini memang belum layak,” ujar Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya (Ketua/F-PD) yang memimpin rombongan Anggota Komisi X meninjau Buperta Cibubur sebagai persiapan pelaksanaan Jambore Nasional.
Menurut Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Adhyaksa Dault, untuk memperbaiki fasilitas dasar Bumi Perkemahan saja, tidak termasuk jalan, diperkirakan membutuhkan biaya hingga Rp 48 miliar.
“Tapi bila ingin diperbaiki menyeluruh, dana sekitar Rp 84 miliar,” ujar Adhyaksa.
Lahan Buperta luasnya mencapai 240 hektar, namun sejak tahun 1981 Buperta belum pernah direnovasi. Menanggapi hal itu, Teuku Riefky Harsya mengatakan akan mencatat dan menjadikannya sebagai acuan langkah kebijakan terkait Pramuka.
“Meski belum diajukan secara tertulis atau resmi, namun kami catat jumlah yang diperkirakan tersebut. Masih ada waktu setahun, yang artinya masih panjang perjalanan memperjuangkan fasilitas, sarana, dan prasarana Pramuka ini,” tukasnya.
Hj. Popong Otje Djundjatun menambahkan bahwa seharusnya kegiatan Pramuka harus mendapat dukungan penuh lantaran kegiatan yang pernah berjaya pada sekitar 32 tahun lalu ini bisa berpotensi sebagai pendorong ekonomi kreatif Indonesia.
“Jelas sekali ini perlu biaya yang besar, dan sumbernya tentu dari APBN. Komisi X harus memperjuangkan, dan tentu pula sumber APBN pun bukan anggaran yang sudah ada untuk kegiatah rutin. Berarti anggaran ini belum masuk,” ungkap Popong kepada wartawan. Sehingga dalam waktu setahun ini (sepanjang 2015) pihaknya harus mempersiapkannya.
Namun selain dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sumber dana juga harus dibantu dari daerah masing-masing melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), terutama terutama daerah Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengingat lokasi Buperta berada di dua kawasan ini, yakni kawasan Bogor dan Jakarta Timur.
